Komisi B DPRD DKI Soroti Kinerja Transportasi hingga BUMD dalam LKPJ 2025
By Admin
Ilustrasi Bus Sekolah/ Dok. Humas DKI
nusakini.com, Jakarta, Kamis (30/4) — Komisi B DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025, usai rapat kerja bersama SKPD mitra dan BUMD.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu perhatian utama. Menurutnya, implementasi Intelligent Traffic Control System (ITCS) oleh Dinas Perhubungan dinilai belum berjalan optimal.
“Perlu percepatan agar seluruh persimpangan terintegrasi guna kelancaran lalu lintas,” kata Nova.
Selain itu, Komisi B juga mendorong penambahan armada bus sekolah guna meningkatkan layanan transportasi bagi pelajar.
Di sektor pangan, Komisi B meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian memastikan subsidi pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Sementara di bidang ketenagakerjaan, program pelatihan diminta dievaluasi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk perluasan Mobile Training Unit (MTU).
Untuk sektor usaha, Dinas PPKUKM diminta memperkuat digitalisasi UMKM, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta pemerataan pendampingan usaha. Menurut Nova, digitalisasi harus diarahkan untuk meningkatkan omzet, akses permodalan, dan produktivitas.
Komisi B juga menekankan pentingnya dampak program pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong DPMPTSP memperkuat strategi menarik investor dan menyelaraskan data investasi.
Di sisi lain, Badan Pembina BUMD diminta bertindak tegas terhadap perusahaan daerah yang belum mencapai target atau terlambat menyampaikan laporan keuangan.
Sejumlah BUMD turut menjadi sorotan, antara lain PAM Jaya terkait pengurangan kehilangan air, PAL Jaya dalam pengembangan instalasi pengolahan limbah, serta MRT Jakarta yang diminta mempercepat pengadaan sarana dan meningkatkan standar keselamatan.
Bank DKI juga didorong memperkuat penghimpunan dana dan mendukung rencana penawaran saham perdana (IPO). Sementara Pasar Jaya diminta mempercepat revitalisasi pasar dan mengevaluasi penggunaan penyertaan modal daerah.
Komisi B menegaskan seluruh rekomendasi tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memperbaiki kualitas layanan publik di Jakarta.